Suara Pembaruan Agraria

Dua Area Panas Konflik Lahan di Sumut

2012-01-20T17:31:00.001+07:00

JAKARTA – Tim Terpadu penanganan sengketa lahan yang dibentuk Pemprov Sumut dan instansi terkait lainnya, barangkali bisa menjadikan pemetaan konflik yang dibuat Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA) ini sebagai masukan penting. KPA mengidentifikasi, ada dua wilayah di Sumut yang merupakan area panas sengketa lahan. Pertama, area yang merupakan bekas perkebunan Deli yang dibangun Belanda di

Indonesian Activists Seek Land Reform, But House Has Other Ideas

2012-01-20T17:27:00.000+07:00

Anita Rachman | January 14, 2012 Jakarta Globe Despite mounting calls for an agrarian reform law, especially after the recent spate of violence over land disputes, the House of Representatives appears adamant that it isn’t needed. Activists have long been pushing for a bill that would establish and regulate an integrated system over how the country’s natural resources are used by

Indonesian Land Grab Cases ‘Remain Unresolved’

2012-01-20T17:23:00.002+07:00

Jakarta Globe, 9 Januari 2012 The Indonesian Forum for the Environment says hundreds of conflicts over land ownership in 2011 have still not been resolved. “We have reported instances of land grabs to the authorities, but the standard response we have received is ‘we will handle it,’ ” Berry Nahdian Furqon, executive director of the group known as Walhi, said on Saturday. “These are empty

UUPA Tidak Dijalankan

2012-01-16T09:59:00.000+07:00

Kompas Cetak, Kamis, 12 januari 2012 Jakarta, Kompas - Dorongan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA bisa memperburuk konflik pertanahan di negeri ini. Konflik selama ini terjadi sebab UUPA tak dijalankan secara benar. Deputi Riset dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin

Ketimpangan Penguasaan Lahan Menjadi Persoalan

2012-01-16T09:56:00.000+07:00

Kompas Cetak, Jumat, 06 Januari 2012 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, biasa disebut UUPA, tidak membenarkan penguasaan tanah yang melampaui batas. Pengaturan batas minimum dimaksudkan supaya setiap orang mencapai skala usaha ekonomi dalam produksi pertanian. Batas maksimum dimaksudkan supaya setiap orang mengerjakan tanah berdasarkan kemampuannya.

Waspadai Upaya Liberalisasi Agraria

2012-01-16T09:50:00.000+07:00

Kompas Cetak, Sabtu, 14 Januari 2012 Anggota Komisi II DewanPerwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain, mengakutak habis pikir, ada rekannya sesame wakil rakyat yang memiliki pikiranmerevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokokAgraria atau UUPA. Dengan nada berang, ia menuding koleganya itu ditunggangikepentingan kapitalis karena ingin

Long-awaited land acquisition law passed

2012-01-16T09:44:00.000+07:00

Jakarta Post, 12/17/2011 The House of Representatives endorsed the long-awaited land acquisition law for public development in Jakarta on Friday. The new law is expected to solve conflicts that have, in the past, often resulted in delays of public infrastructure projects. Daryatmo Mardianto, an Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) legislator who led the House’s special committee

Legal confusion sparks nationwide land dispute

2012-01-16T09:38:00.000+07:00

Tifa Asrianti, The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 12/27/2011 10:35 PM Legal confusion surrounding the management of land resources has resulted in conflict between businesspeople and locals, which at times has ended bloodily, agrarian experts have said. Arie Hutagalung, the University of Indonesia’s expert on agrarian affairs said that when deliberating the 2004 Law on Plantation, the 2009 Law on

Janji Pembaruan Agraria Tidak Pernah Ditunaikan

2012-01-06T12:23:00.002+07:00

Kompas, Kamis, 05 januari 2012 Mata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaca-kaca, mulutnya tertahan sejenak tak mampu melanjutkan pidatonya. Presiden tak kuasa menahan haru, lalu menitikkan air mata. Itu terjadi di Istana Bogor pada 21 Oktober 2010 dalam peringatan ke-50 Hari Agraria. ”Saya terharu melihat tadi,” ujar Presiden kala itu. Untuk sesaat, ia seperti tak mampu melanjutkan

Akar Konflik Mesuji Dilupakan

2012-01-04T14:45:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji dinilai melupakan akar masalah. Pemerintah diharapkan proaktif mengambil langkah-langkah penyelesaian agar persoalan tidak terulang di masa depan. Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, tim hanya fokus pada kekerasan. Padahal, kekerasan hanya dampak dari kasus. ”Akar kasus itu

Rekomendasi TGPF Tragedi Mesuji Artifisial

2012-01-04T14:42:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com 3 Januari 2012 Rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tragedi Mesuji dinilai masih sangat artifisial dan tak menjawab persoalan utama terjadinya kekerasan di Mesuji, baik di Lampung maupun Sumatera Selatan. Seharusnya TGPF juga mampu merekomendasikan solusi atas persoalan konflik agraria, sehingga menjadi model dalam menyelesaikan persoalan serupa yang banyak

BPN Dinilai Gagal Urus Tanah

2012-01-03T17:27:00.001+07:00

Anugerah Perkasa, Bisnis Indonesia 1 Januari 2012 JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera untuk membentuk badan nasional untuk pembaruan agraria terkait dengan masih berlangsungnya konflik pertanahan di Indonesia dan kegagalan Badan Pertanahan Nasional (BPN).Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan kegagalan penanganan konflik

KPA: Temuan TGPF Momentum Reforma Agraria

2012-01-03T16:59:00.001+07:00

JPNN, NASIONAL - HUKUM Selasa, 03 Januari 2012 , 13:13:00 JAKARTA - Deputi Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin mengatakan, temuan awal Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji membuktikan bahwa pemahaman soal akar konflik agraria yang telah mengakibatkan pelanggaran HAM belum mau diselesaikan pemerintah. Terlebih lagi, TGPF

2011, Tahun Perampasan Tanah Rakyat

2012-01-03T16:49:00.001+07:00

Jakarta, kompas - Konsorsium Pembaruan Agraria menyebut tahun 2011 sebagai tahun perampasan tanah rakyat karena banyaknya konflik agraria dan tingginya jumlah rakyat yang meninggal akibat sengketa itu. Data KPA menunjukkan, sepanjang tahun 2011 terdapat 163 konflik agraria di Indonesia dengan jumlah rakyat atau petani yang menjadi korban meninggal akibat konflik ini mencapai 22 orang.

Menuju Pelaksanaan Pembaruan Agraria

2011-12-13T17:09:00.001+07:00

Pemerintah mewacanakan kepada masyarakat hendak melaksanakan Pembaruan Agraria. Rencana pemerintah ini sangat penting, sebab agenda Pembaruan Agraria adalah agenda bangsa yang sampai saat ini belum terlaksana. Bagaimana pandangan anda? Pembaruan Agraria yang hendak dijalankan oleh pemerintah mestilah dibawah kerangka hukum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Kerangka hukum ini tentu saja

Pemprov Harus Bentuk Tim Lacak Dokumen Tanah Adat Ke Belanda

2011-12-09T13:08:00.003+07:00

Sumutpos 4 November 2011 JAKARTA,sumutcyber -- Masyarakat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), tak perlu putusa asa. Ada harapan besar mereka mendapatkan hak atas tanah adat yang hingga kini terus mereka perjuangkan. Pasalnya, ada sejumlah kasus di daerah lain, masyarakat adat memenangkan gugatan. Hanya saja,

Satu Setengah Dekade Mengusung Agrarian Reform by Leverage

2011-12-09T13:01:00.000+07:00